Kemenkumham Jateng Penuhi Data Dukung Pelaksanaan RB Dengan Sempurna

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meneruskan tren positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Melihat hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) yang berlangsung di Hotel PO Semarang, yang dimulai tanggal 2 Juni 2024, Kemenkumham Jateng berhasil memenuhi seluruh data dukung yang diminta.

Baca juga: Kakanwil Yuspahruddin Buka Rakernis Pemasyarakatan dengan tema "Mewujudkan Pemasyarakatan Semakin PASTI dan BerAKHLAK

Lebih membanggakan, Kemenkumham Jateng juga mampu mendorong 71 Satuan Kerja jajarannya untuk melakukan hal yang sama.

Atas capaian ini, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Sahli RB), Asep Kurnia menempatkan Kemenkumham Jateng sebagai 3 Kantor Wilayah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bersama Kemenkumham DI Yogyakarta dan Bali.

Baca juga: Upaya Penyediaan Air Bersih oleh TNI AD Untuk Masyarakat Terus Dilakukan

"3 Terbaik yaitu, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Bali dan Yogyakarta, " jelas Asep dalam arahannya pada kegiatan penutup Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT RB, Kamis (06/06).

Asep menyatakan, pelaksanaan RKT RB sangat penting untuk mendukung upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham.

Baca juga: Plt Kalapas Purwokerto Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrasi Serta Fungsional di Lingkungan Kemenkumham Jateng

Sahli RB juga menekankan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi jangan hanya sekedar berfokus pada pemenuhan data dukung, namun harus berimbas kepada masyarakat.

"Perlu diperhatikan, kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah maupun Satuan Kerja harus sesuai dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, yakni harus berdampak, " tegasya. 

Baca juga: Wujud Rukun dan Damai, Pangdam IV/Dip: Masyarakat Jateng Bersatu Menjaga Kerukunan Tidak Mudah Dipecah Belah dan Paham Radikal

"Berdampak untuk masyarakat dan memberikan kemanfaatan masyarakat, " sambung Asep.

Ia juga menginginkan, pemenuhan data dukung harus disertai dengan kualitas dan akuntabilitas dokumen.

Baca juga: Maju di Pilkades Periode ke-2, Sudiarto: Siap Perjuangkan Kesejahteraan Desa Geblog, Ini Visi dan Misinya

Terakhir, Sahli RB berpesan kepada seluruh Kantor Wilayah, agar secara periodik melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah masing-masing.

"Tolong Kantor Wilayah melakukan pembinaan terhadap UPT-UPT yang ada di bawahnya, " jelas Asep.

"Dan semoga kegiatan ini berdampak pada peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM, terutama di bidang Reformasi Birokrasi, " pungkasnya.

Hadir pada kegiatan penutupan ini, Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, dan para perwakilan Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I. Tampak juga Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jateng dan Kepala Divisi Administrasi se - Indonesia.