Kakanwil Kemenkumham Jateng Dikukuhkan Sebagai Sekretaris GTD Bisnis Dan HAM Daerah

Semarang - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana mengukuhkan anggota Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jawa Tengah, yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa, Kamis (28/12).

Salah satu yang dikukuhkan Pj Gubernur Jawa Tengah yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto yang mengemban amanah sebagai sekretaris.

Baca juga: Kabapas Nusakambangan Hadiri Acara Legacy Penanaman 1000 Pohon Poltekip 53

Pengukuhan ini dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 180/173 tahun 2023 perihal Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.

Selain Kakanwil Kemenkumham Jateng, keanggotaan GTD Bisnis dan HAM Jateng akan diemban oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng sebagai Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jateng selaku Wakil Sekretaris.

Baca juga: Touring Bersama Sesditjen Pemasyarakatan, Kalapas Permisan Nusakambangan Ikut Semarakkan KTT G20

Selain itu, GTD Bisnis dan HAM Jateng juga memiliki anggota beberapa Kepala Dinas terkait, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng. Terdapat pula unsur dari koorporasi serta akademisi.

Pada Surat Keputusan itu, disebutkan pula jika tugas GTD Bisnis dan HAM Jateng diantaranya, menyusun rencana kerja terkait hukum dan HAM. Kemudian, mengkoordinasikan serta menyelaraskan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah. 

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Nusakambangan Ikuti Upacara Penutupan Magang & Satriya Sancaya Karya Dhika Taruna Poltekip Angkatan 53

Termasuk pula, melaksanakan pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di daerah dan melaporkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada daerah.

Mendapatkan kesempatan menyampaikan sambutan, Tejo Harwanto menyampaikan pembentukan GTD Bisnis dan HAM ini didasari pula terhadap asas-asas Pedoman PBB mengenai Bisnis dan HAM. 

Baca juga: Sambut KTT G20 Lapas Permisan Nusakambangan Adakan Jalan Sehat

"Asas-asas ini menjadi pedoman bagi negara dan perusahaan guna mencegah, menangani, dan memulihkan pelanggaran HAM yang terjadi pada operasi bisnis, " ungkapnya.

Singkatnya, kata Tejo, seiring waktu berjalan kewajiban dalam pemenuhan HAM untuk masyarakat bukan hanya dibebankan kepada Pemerintah, akan tetapi juga kepada pihak swasta, pelaku usaha, bisnis dan koorporasi.

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Ikuti Sosialisasi Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan serta Kehumasan di wilayah Nusakambangan

Pemenuhan HAM ini adalah nilai tambah bagi Negara Indonesia di mata negara lain, yang bersinggungan dengan Piagam PBB.

Hal yang sama disampaikan Pj Gubernur Jateng. Ia menjelaskan, Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional.

"Jadi memang konsekuensinya bahwa Indonesia wajib melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia terkait masalah penghormatan, kemudian perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan masalah Hak Asasi Manusia, " jelas Komjen Pol (Purn) Nana.

Pj. Gubernur Jateng menyampaikan yang menjadi pokok tugas Gugus Tugas akan berupaya agar mendorong pelaku usaha dan koorporasi, guna melaksanakan berbagai ketentuan agar penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bisa terpenuhi dengan optimal.  

Supaya pelaku usaha dan koorporasi mengedepankan HAM ketika melakukan bisnisnya, yang berguna bagi masyarakat Maupun karyawan perusahaan.

Baca juga: Semarakkan G20, Bapas Nusakambangan Mengikuti Jalan Sehat Bersama UPT Pemasyarakatan se-Nusakambangan